Ilustrasi mahasiswa yang sedang berkuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Islam |
Cancuters.com – Pemerintah pusat tengah menggencarkan program pembangunan perguruan tinggi negeri (PTN) Islam. Untuk melancarkan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar. Salah satu sumbernya adalah hutang ke Arab Saudi melalui Islamic Development Bank (IsDB) dan Saudi Fund Development, sebesar 10 triliun rupiah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan dalam acara peletakan batu pertama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bahwa pembangunan PTN Islam telah menghabiskan anggaran sampai 7,3 triliun. Sisanya 2,75 triliun rupiah yang masih aktif.
“Itu artinya yang tidak aktif sudah kita bayar kembali,” jelas Menkeu Sri Mulyani pada Minggu (22/1/2023) di UIN Maulana malik Ibrahim Malang.
Sejumlah 7,5 triliun anggaran digunakan untuk membangun beberapa PTN Islam. Diantaranya adalah UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Wali Songo Semarang, UIN Mataram, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, beberapa PTN sedang dalam proses pembangunan diantaranya IAIN Raden Intan Lampung, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Imam Bonjol Padang, dan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
“Itu kita bangun semuanya dengan uang negara. Memang dipinjamin dulu, tapi kita bayar pakai uang negara,” terang Menkeu Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa peminjaman hutang dilakukan karena porsi pembiayaan pembangunan kampus-kampus keagamaan itu masih lebih besar dari APBN. Untuk membangun 199 proyek PTN Islam di Indonesia sejak 2015-2023, total utang IsDB dan SFD mencapai 9,6 triliun rupiah.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total utang Indonesia sampai Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen. Menurut Menkeu, Sri Mulyani, rasio utang terhadap PDB tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali. Diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.
Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen atau 6.846,89 triliun rupiah dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Terdiri dari SBN Domestik sebesar 5.452,36 triliun rupiah dan dalam bentuk valuta asing sebesar 1.394,53 triliun rupiah. Sementara itu sisanya yakni 11,47 persen atau 887,10 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman. Terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar 867,43 triliun rupiah dan pinjaman dalam negeri sebesar 19,67 triliun rupiah.
source