Berikut 45 Contoh Soal & Jawaban Ujian Tes Tertulis PPS Pemilu 2024

Ayobergerak.id – Berikut 45 Contoh Simulasi Ujian Tes Tertulis PPS Pemilu 2024:

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D
2. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban A
3. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti…

A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
E. Semua Jawaban Salah.

Jawaban D
4. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban D
5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

A. 17 Februari 2024
B. 15 Februari 2024
C. 14 Februari 2024
D. 13 Februari 2024
E. 18 Februari 2024

Jawaban C
6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 5
E. Pasal 2 ayat 1

Jawaban C
7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5/3

Jawaban E

8. Apa kepanjangan dari PPS?

A. Petugas Pemungutan Kecamatan

B. Panitia Pemungutan Suara

C. Petugas Pemilihan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban B

9. PPS berkedudukan di mana?

A. Kantor Kecamatan

B. Kantor Polsek Kecamatan

C. Pendopo Kecamatan

D. Ibukota Kecamatan

E.Di Desa/kelurahan

Jawaban E

10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?

A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Jawaban A

11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:

A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peseta Pemilu.

D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Jawaban : B

12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

A. 1 bulan

B. 2 bulan

C. 3 bulan

D. 4 bulan

E. 5 bulan

Jawaban B

13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat

A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc

C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc

D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc

E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc

Jawaban D

14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan

A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan

C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang

E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jawaban C

15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh

A. Dengan Kehormatan KPU

B. Dewan Kehormatan Bawaslu

C. Dewan Kode Etik KPU

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu

Jawaban D

16. Ketua Bawaslu saat ini adalah

A. Totok Haryono, SH

B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H

C. Puadi, S.Pd, MM

D. Lolly Suherty, S.sos, M.H

E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Jawaban E

17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu

B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

C. masa kampanye pemilu

D. pencalonan gubernur dan wakil

gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

E. penetapan hasil pemilu

Jawaban D

18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat……. bulan sebelum hari pemungutan suara

A. 24

B. 25

C. 22

D. 20

E. 21

Jawaban D

19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan

A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang

B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran

C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah

D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas

E. Mengubah hasil perhitungan suara

Jawaban E

20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?

A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu

B. KPU Bawaslu dan partai politik

C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik

D. KPU dan Bawaslu

E. KPU Bawaslu dan tim kampanye

Jawaban D

Demikian informasi terkait kumpulan soal yang dapat dijadikan bahan simulasi tes tulis PPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat.***

1. Pemilihan Umum serentak di Tahun 2024 dilaksanakan pada hari..

A. Senin

B. Selasa

C. Rabu.

D. Kamis

E. Jumat

Jawabannya : C. Rabu

2. Berapa jumlah Partai Politik yang lolos menjadi peserta sah Pemilu Tahun 2024..

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

E. 19

Jawabannya : C. 17

3. Dibawah ini merupakan asas dari pemilu, kecuali..

A. Langsung

B. Umum

C. Terbuka

D. Rahasia

E. Jujur

Jawabannya : C. Terbuka

4. Undang-undang Nomor berapa yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum..

A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017

B. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007

C. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007

D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

E. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017

Jawabannya : D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

5. Berapa jumlah Partai Politik Lokal asal Aceh Peserta Pemilu Tahun 2024..

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

Jawabannya : E. 6

6. Salah satu bentuk hak membela negara bagi warga negara Indonesia, yaitu..

A. Mempertahankan wilayah NKRI

B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat

C. Memperoleh pendidikan

D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat

E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila

Jawabannya: C. Memperoleh pendidikan

7. Esensi dari hak bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga..

A. Nilai Pancasila

B. Kesatuan suku bangsa

C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

D. Wilayah dari serangan pemberontakan

E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara

Jawabannya : A. Nilai Pancasila

8. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah..

A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal

B. Pembukaan, GBHN, batang tubuh, pasal-pasal

C. Pembukaan dan pasal-pasal

D. Pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihan

E. Pembukaan, bab-bab, ayat-ayat

Jawabannya : C. Pembukaan dan pasal-pasal

9. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, merupakan esensi nilai dari Pancasila..

A. Religius

B. Humanitas

C. Sosialitas

D. Nasionalitas.

E. Sovereinitas

Jawabannya : B. Humanitas

10. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara mana yang berhak melakukan impeachment..

A. DPR

B. DPRD

C. Presiden

D. MK

E. MPR

Jawabannya : E. MPR

11. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, rehabilitas, dan abolisi dikenal dengan..

A. Hak Prerogatif

B. Hak Eksekusi

C. Hak Inisiatif

D. Hak Kepala Pemerintah

E. Hak Kepala Negara

Jawabannya : A. Hak Prerogatif

12. Manakah dibawah ini yang bukan kelompoknya..

A. Penyelidikan

B. Pengusutan

C. Penelitian

D. Pemeriksaan

E. Penuntutan

Jawabannya : B. Pengusutan

13. Realita >< .. (pertanyaan dengan tanda >< memiliki arti ‘lawan kata')

A. Fenomena

B. Fauna

C. Fiksi

D. Maestro

E. Forum

Jawabannya : C. Fiksi

14. Loyal merupakan salah satu budaya kerja yang ada di dalam lingkungan kerja KPU, dimana memiliki makna (kalimat afirmasi), yaitu “membangun kerja sama yang sinergis, dengan kriteria”

Contoh kalimat diatas merupakan kalimat afirmasi dari values?

A. Adaptif

B. Kolaboratif

C. Harmonis

D. Kompeten

E. Humoris

Jawabannya : B. Kolaboratif

15. 1 Minggu : 7 Hari, maka 1 Hari : ..

A. 3600 menit

B. 60 detik

C. 68.400 detik

D. 1.440 menit

E. 365 hari

Jawabannya : D. 1.440 menit

16. Dengan menggunakan 4 liter bensin, sebuah mobil mampu menempuh jarak sejauh 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 56 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan?

A. 5 liter

B. 6 liter

C. 7 liter

D. 8 liter

E. 9 liter

calon anggota PPS Pemilu 2024, diambil dari latihan soal KPU (YouTube/BANSER CHANNEL)

Jawabannya : C. 7 liter (karena 32 km : 4 liter = 8 km/liter, sehingga 56 km : 8 km/liter = 7 liter)

17. Berikut ini yang termasuk jajaran panitia Bawaslu adalah..

A. PPK

B. PPS

C. PPLN

D. PTPS

E. TPS

Jawabannya : D. PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara)

18. Demokrasi lahir sejak..

A. Ditetapkannya Magna Charta

B. Revolusi Perancis

C. Renaisans

D. Kebudayaan Yunani Kuno

E. Aufklärung

Jawabannya : B. Revolusi Perancis

19. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali..

A. Profesional

B. Independen

C. Mandiri

D. Akuntabel

E. Jujur

Jawabannya : B. Independen

20. Ketua PPK dalam Pemilu dipilih oleh..

A. KPU Kabupaten/Kota

B. Dari Anggota Oleh Anggota

C. Dari Anggota

D. Oleh Anggota

E. Dari PPS

Jawabannya : B. Dari Anggota Oleh Anggota

21. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh..

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU Kabupaten

E. KPU Provinsi

Jawabannya : D. KPU Kabupaten

22. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan, perubahan pertama yaitu pada Tahun..

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2002

E. 2022

Jawabannya : B. 1999

23. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh..

A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan

B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi

D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi

E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawabannya : E. KPU, Bawaslu dan DKPP

24. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai..

A. Dasar Negara

B. Dasar Kenegaraan

C. Dasar Beragama

D. Dasar Ketatanegaraan

E. Dasar Hukum

Berikut ini contoh soal yang dapat digunakan untuk simulasi ujian tes tulis PPS Pemilu 2024:

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:

A. 30 (tiga puluh) hari kerja

B. 15 (lima belas) hari kerja

C. 14 (empat belas) hari kerja

D. 7 (tujuh) hari kerja

E. 3 (tiga) hari kerja

Jawaban D

2. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas

B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan

C. Keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum

E. Mandiri jujur adil dan makmur

Jawaban A

3. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti…

A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

E. Semua Jawaban Salah.

Jawaban D

4. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas

C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu

D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat

E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

Jawaban D

5. Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022

A. 17 Februari 2024

B. 15 Februari 2024

C. 14 Februari 2024

D. 13 Februari 2024

E. 18 Februari 2024

Jawaban C

6. KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa ?

A. Pasal 5 ayat 3

B. Pasal 9 ayat 2

C. Pasal 9 ayat 1

D. Pasal 1 ayat 5

E. Pasal 2 ayat 1

Jawaban C

7. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS ?

A. 9-7-5-5-3

B. 11-7-5-5-3

C. 7/5-5/7-5-5-5

D. 9-5/3-5-5-3

E. 7-5/7-3/5-5/3

Jawaban E

8. Apa kepanjangan dari PPS?

A. Petugas Pemungutan Kecamatan

B. Panitia Pemungutan Suara

C. Petugas Pemilihan Kecamatan

D. Panitia Pemilihan Kecamatan

E Panitia Pemilu Kecamatan

Jawaban B

9. PPS berkedudukan di mana?

A. Kantor Kecamatan

B. Kantor Polsek Kecamatan

C. Pendopo Kecamatan

D. Ibukota Kecamatan

E.Di Desa/kelurahan

Jawaban E

10. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?

A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara

E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara

Jawaban A

11. Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali:

A. Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

B. Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

C. Petugas PPS dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peseta Pemilu.

D. Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

E. Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau degan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi sesorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu

Jawaban : B

12. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK PPS diperpanjang.PPK, PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara?

A. 1 bulan

B. 2 bulan

C. 3 bulan

D. 4 bulan

E. 5 bulan

Jawaban B

13. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat

A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota dan Panwas bersifat adhoc

B. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sementara Bawaslu kabupate/kota dan Panwaslu bersifat adhoc

C. Bawaslu. Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten dan kota dan Panwaslu bersifat ad-hoc

D. Bawaslu. Bawaslu Provinsi. Bawaslu kabupaten/kota bersifat tetap Panwaslu bersifat adhoc

E. Bawaslu Bawaslu Provinsi Bawaslu kabupaten kota dan Panwaslu tetap Panwaslu Desa bersifat ad-hoc

Jawaban D

14. Pernyataan dibawah ini yang bukan merupakan tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan

A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan

C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan data pemilih sementara dan daftar pemilih tetap

D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang

E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jawaban C

15. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh

A. Dengan Kehormatan KPU

B. Dewan Kehormatan Bawaslu

C. Dewan Kode Etik KPU

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

E. Dewan Penegakkan Etika Bawaslu

Jawaban D

16. Ketua Bawaslu saat ini adalah

A. Totok Haryono, SH

B. Dr. Herwin Jeller Hielsa M, M.H

C. Puadi, S.Pd, MM

D. Lolly Suherty, S.sos, M.H

E. Rahmat Bagja, SH, LL, MM

Jawaban E

17. Berikut ini yang bukan merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

A. Perencanaan Program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu

B. pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

C. masa kampanye pemilu

D. pencalonan gubernur dan wakil

gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

E. penetapan hasil pemilu

Jawaban D

18. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat……. bulan sebelum hari pemungutan suara

A. 24

B. 25

C. 22

D. 20

E. 21

Jawaban D

19. Seluruh tahapan Pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan

A. Memasang tanda gambar di tempat terlarang

B. Memberi keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran

C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah

D. Berkampanye dengan melanggar Lalu Lintas

E. Mengubah hasil perhitungan suara

Jawaban E

20. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu ?

A. KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau Pemilu

B. KPU Bawaslu dan partai politik

C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik

D. KPU dan Bawaslu

E. KPU Bawaslu dan tim kampanye

Jawaban D

21. Pemilihan Umum serentak di Tahun 2024 dilaksanakan pada hari..

A. Senin

B. Selasa

C. Rabu.

D. Kamis

E. Jumat

Jawabannya : C. Rabu

22. Berapa jumlah Partai Politik yang lolos menjadi peserta sah Pemilu Tahun 2024..

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

E. 19

Jawabannya : C. 17

23. Dibawah ini merupakan asas dari pemilu, kecuali..

A. Langsung

B. Umum

C. Terbuka

D. Rahasia

E. Jujur

Jawabannya : C. Terbuka

24. Undang-undang Nomor berapa yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum..

A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017

B. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007

C. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007

D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

E. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017

Jawabannya : D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

25. Berapa jumlah Partai Politik Lokal asal Aceh Peserta Pemilu Tahun 2024..

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

Jawabannya : E. 6

26. Salah satu bentuk hak membela negara bagi warga negara Indonesia, yaitu..

A. Mempertahankan wilayah NKRI

B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat

C. Memperoleh pendidikan

D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat

E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila

Jawabannya: C. Memperoleh pendidikan

27. Esensi dari hak bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga..

A. Nilai Pancasila

B. Kesatuan suku bangsa

C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

D. Wilayah dari serangan pemberontakan

E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara

Jawabannya : A. Nilai Pancasila

28. Sistematika UUD 1945 setelah perubahan adalah..

A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal

B. Pembukaan, GBHN, batang tubuh, pasal-pasal

C. Pembukaan dan pasal-pasal

D. Pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihan

E. Pembukaan, bab-bab, ayat-ayat

Jawabannya : C. Pembukaan dan pasal-pasal

29. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, merupakan esensi nilai dari Pancasila..

A. Religius

B. Humanitas

C. Sosialitas

D. Nasionalitas.

E. Sovereinitas

Jawabannya : B. Humanitas

30. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara mana yang berhak melakukan impeachment..

A. DPR

B. DPRD

C. Presiden

D. MK

E. MPR

Jawabannya : E. MPR

31. Kewenangan konstitusi yang diberikan presiden dalam pemberian grasi, amnesti, rehabilitas, dan abolisi dikenal dengan..

A. Hak Prerogatif

B. Hak Eksekusi

C. Hak Inisiatif

D. Hak Kepala Pemerintah

E. Hak Kepala Negara

Jawabannya : A. Hak Prerogatif

32. Manakah dibawah ini yang bukan kelompoknya..

A. Penyelidikan

B. Pengusutan

C. Penelitian

D. Pemeriksaan

E. Penuntutan

Jawabannya : B. Pengusutan

33. Realita >< .. (pertanyaan dengan tanda >< memiliki arti ‘lawan kata')

A. Fenomena

B. Fauna

C. Fiksi

D. Maestro

E. Forum

Jawabannya : C. Fiksi

34. Loyal merupakan salah satu budaya kerja yang ada di dalam lingkungan kerja KPU, dimana memiliki makna (kalimat afirmasi), yaitu “membangun kerja sama yang sinergis, dengan kriteria”

Contoh kalimat diatas merupakan kalimat afirmasi dari values?

A. Adaptif

B. Kolaboratif

C. Harmonis

D. Kompeten

E. Humoris

Jawabannya : B. Kolaboratif

35. 1 Minggu : 7 Hari, maka 1 Hari : ..

A. 3600 menit

B. 60 detik

C. 68.400 detik

D. 1.440 menit

E. 365 hari

Jawabannya : D. 1.440 menit

36. Dengan menggunakan 4 liter bensin, sebuah mobil mampu menempuh jarak sejauh 32 km. Jika jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 56 km, berapa liter bensin yang dibutuhkan?

A. 5 liter

B. 6 liter

C. 7 liter

D. 8 liter

E. 9 liter

Jawabannya : C. 7 liter (karena 32 km : 4 liter = 8 km/liter, sehingga 56 km : 8 km/liter = 7 liter)

37. Berikut ini yang termasuk jajaran panitia Bawaslu adalah..

A. PPK

B. PPS

C. PPLN

D. PTPS

E. TPS

Jawabannya : D. PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara)

38. Demokrasi lahir sejak..

A. Ditetapkannya Magna Charta

B. Revolusi Perancis

C. Renaisans

D. Kebudayaan Yunani Kuno

E. Aufklärung

Jawabannya : B. Revolusi Perancis

39. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali..

A. Profesional

B. Independen

C. Mandiri

D. Akuntabel

E. Jujur

Jawabannya : B. Independen

40. Ketua PPK dalam Pemilu dipilih oleh..

A. KPU Kabupaten/Kota

B. Dari Anggota Oleh Anggota

C. Dari Anggota

D. Oleh Anggota

E. Dari PPS

Jawabannya : B. Dari Anggota Oleh Anggota

41. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh..

A. KPPS

B. PPS

C. PPK

D. KPU Kabupaten

E. KPU Provinsi

Jawabannya : D. KPU Kabupaten

42. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan, perubahan pertama yaitu pada Tahun..

A. 1998

B. 1999

C. 2000

D. 2002

E. 2022

Jawabannya : B. 1999

43. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh..

A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan

B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi

D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi

E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawabannya : E. KPU, Bawaslu dan DKPP

44. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai..

A. Dasar Negara

B. Dasar Kenegaraan

C. Dasar Beragama

D. Dasar Ketatanegaraan

E. Dasar Hukum

Jawabannya : A. Dasar Negara

45. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai..

A. Sumber dari segala sumber hukum

B. Hukum tertinggi di Indonesia

C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia

D. Setingkat dengan UUD 1945

E. Pandangan Hukum

Jawabannya A. Sumber dari segala sumber hukum

Demikian 25 bocoran soal seleksi PPS Pemilu 2024 dari latihan ujian tertulis KPU.***

source: https://www.cancuters.com/2023/01/berikut-45-contoh-soal-jawaba-ujian-tes.html